seputar informasi

Rakyat Aktual . Tensi politik di pilpres 2019 mulai naik, meski Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru akan digelar pada 2019 mendatang. Jokowi dan Prabowo dipastikan akan kembali bertarung dalam Pilpres periode 2019-2024 ini. Jokowi, tampaknya sedang diatas angin, lantaran sejumlah survei elektabilitas mengunggulkan calon koalisi PDIP, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo dan PSI itu. Sementara Prabowo, popularitasnya terus unggul, lewat survei di sosial media sebagai indikator awal munculnya elektabilitas Prabowo juga unggul bahkan sampai 89% keunggulan Prabowo. Jokowi memang sangat diuntungkan, lantaran posisinya sebagai pasangan petahana, apalagi Jokowi menggaet ketum MUI KH Ma’aruf Amin sebagai Cawapresnya. Masyarakat Pribumi Siap Menangkan Prabowo-Sandi Di Pilpres 2019 Kendati menggaet dedengkot Nahdlatul Ulama, rupanya Jokowi kalah start dengan Prabowo lantaran lebih dulu menggaet Jaringan Pribumi Indonesia (JAPRI) sebagai barisan terdepannya. Jarin

Rakyat Aktual . Meritocracy is the system that allows chances to everybody according to his or her ability and performance. That is the definition of meritocracy according to the Great Dictionary of the Indonesian Language or Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). It explicitly implies that someone is given the chance to lead not because of the wealth, seniority or else”. Meritocracy is a way or method which is believed by Prabowo in applying leadership management. Prabowo puts his trust to the youngsters to lead a department. The clear example is when he appointed Sudaryono as his private secretary when he is under thirty years old. “Pak Prabowo is a senior leader who trusts millennial to take opportunity showing his or her ability. The most important thing is how you prove your competencies. For your information, that competencies are not determined by age”.    Prabowo explained about the idea of meritocracy. “Prabowo has witnessed how meritocracy has been appl

Lensa Indo . “Human civilization is the sum of struggling civilization in which the weaker is always conquered by the strong. It is no hope for the weak nations in order to be ahead of future because they are losing it. Prabowo proposed this statement is a discussion titling LEADERSHIP through DIGDAYA TV in Facebook channel. This deep thinking comes from Thucydides’ maxim studied in every military school around the world: “The strong will do what they can do; the weak suffer what they must do”. It means that the strong nations will do what they can do to achieve everything else; meanwhile the weak nations will suffers to what they can’t do. “Governing a state is like governing a family. It is impossible for a family to survive if it counts on debt. Moreover, it will be used for consumptive goods and services. So does a country, it can’t survive if it counts on debt. Prabowo explains thoughtfully. “For that reason Indonesia must be a strong nation particularly in ac

Lensa Indo . KENAPA HARUS PILIH PRABOWO BUKAN JOKOWI (Sebuah seni pertunjukan demokrasi dalam keluarga by Cameo) Perbedaan pilihan politik dalam sebuah keluarga adalah hal yang biasa, yang patut di tiru adalah ketika perbedaan pilihan politik bisa membentuk satu persamaan pilihan politik melalui proses debat positif dengan penjelasan2 yang logis. Di era modern ini, samar dalam membedakan black campaign yang di haramkan dalam proses demokrasi. Bentuk content fitnah terhadap lawan politik pun dianggap halal dan lumrah dalam berkampanye. Padahal Fitnah itu perbuatan yang amat keji, dan bentuk kekejian itu ada dalam ranah Black Campaign. Black Campaign hanya bisa di hancurkan oleh counter content, debat positif yang melampirkan data dan penjelasan yang logis. Seperti apa yang di perlihatkan dalam video ini nih. Nah, Video ini adalah seni pertunjukan demokrasi dalam keluarga, bagaimana sebuah keluarga membentuk satu kesamaan pikiran dan perasaan berawal dalam perbedaan

Lensa Indo . Struggling in politics certainly needs cost. That is social reality in politics for sure. Because of this reality, not all good people can be leaders in political contestation.  This is mentioned by Prabowo in a discussion with the topic “LEADERSHIP” through DIGDAYA TV live in Facebook channel. To finance a political activity is very expensive. For example is the regional general election for West Java Province. It is populated by more or less 44 than million people. It is bigger than Malaysia. Ideally the candidate of governor must visit 27 regencies around West Java, visiting each district and villages. Prabowo explained this with a serious manner. Let us imagine. Visiting each regency, city, and town, at minimum level, needs transportation cost. In additional it needs also cost for buying food and many other extra costs. Campaign is bringing people in public places. We need to give them drink such as tea, coffee, mineral water too. Indeed these act

Lensa Indo . Jakarta – Pasca Ma’ruf Amin diumumkan sebagai Cawapres pendamping Joko Widodo, Mahfud Md buka-bukaan mengenak kegagalan dirinya menjadi cawapres untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi). Mahfud Md mengungkapkan bawha dirinya ‘dijegal’ lewat ‘label’ kader NU termasuk adanya ancaman NU meninggalkan Jokowi di Pilpres 2019. Mahfud Md pada salah satu acar tvOne yaitu Indonesia Lawyers Club mengungkapkan dinamika politik terkait pemilihan cawapres. Selain soal komunikasi dirinya dengan pihak Istana, Mahfud juga pernah ditemui Ketum PBNU Said Aqil Siroj. “Saya ketemu Pak Aqil Siroj pada hari Rabu (8/8), saya bilang Pak Aqil itu NU ngeluarkan surat pernyataan begitu harus kader 4 orang. OK, saya tidak keberatan tapi juga kalau presiden mau di luar itu, tidak menolak,” papar Mahfud. Dalam pertemuan dengan Said Aqil Siroj, Mahfud menyinggung pernyataan soal dirinya yang diberi label bukan kader NU. “Saya bilang apa juga haknya NU itu mengancam-ngancam kalau bukan